Infoombbsiberindonesia.com-Bitung Sulawesi Utara Penyelundup BBM (Bahan Bakar Minyak) Bersubsidi yang berlokasi di Pateten II Kecamatan Aertembaga kota Bitung Sulawesi Utara yang dikelola oleh Hardy merupakan bisnis turun temurun dari ayah yang bersangkutan bernama Adam
Dari informasi yang di himpun tim media ini akhirnya menelusuri sampai di kediaman Hardy dimana halaman samping rumah ada ruang terbuka terdapat puluhan jerigen dan droom serta satu unit mobil kijang hitam yang dipakai untuk pendistribusian BBM bersubsidi jenis solar.
Hardy pemilik BBM bersubsidi menjelaskan bahwa BBM jenis solar di peroleh dari kapal -kapal bukan dari SPBU,” saya mengambil dari kapal bukan dari SPBU,” katanya 15)4)2025
Berselang beberapa menit muncul seseorang yang sebelumnya di hubungi oleh Hardy, postur tubuh tinggi kekar berinisal Ep mengaku dari wartawan,” saya yang di sini, lagian ini kecil-kecilan saja kemudian dari Polres sudah pernah turun,” ujarnya 15/4/2025
Penyelundup yang telah di datangi anggota polres dan tidak di lakukan penindakan pertanda bisnis tersebut di lindungi oleh-nya red
Memahami bahwa bisnis yang di kerjakan adalah bisnis haram Dengan adanya bukti-bukti penyelundup BBM bersubsidi, aturannya sudah jelas undang-undang migas tak di terapkan sedangkan, setiap orang yang melakukan pengangkutan BBM secara ilegal (tanpa Izin Usaha Pengangkutan) dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 40 miliar
Bisnis haram yang menjanjikan sangat merugikan negara dan masyarakat Pasal 51 – Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) telah menjelaskan adanya pasal-pasal tindak pidana. Tindak pidana tersebut dibagi dalam tiga jenis, yakni Pelanggaran, Kejahatan, dan Pidana tambahan.
Pihak media masih berupaya untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut, terutama terkait dugaan keterlibatan oknum pihak-pihak lain yang disebut-sebut terlibat Ketidak jelasan ini semakin memperkuat kecurigaan publik akan adanya penyimpangan prosedur hukum.
warga berharap hukum ditegakkan dalam kasus mafia solar ini. Transparansi dan akuntabilitas dari pihak berwajib sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Pewarta (Rosna.R)
