Infoombbsiberindonesia.com –Kab Muko Muko Hasil investigasi tim media DMK dan LSM serta penggiat masyarakat anti korupsi (socialcontrol) menemukan beberapa poin uraian kegiatan pada data rekapitulasi Data Aplikasi OMPSPAN Kemenkeu RI yang ditelisik dari data Anggaran Ta. anggaran 2023 yang tertera jelas pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) perubahan Tahun berjalan dalam tiap kali perubahan Apbdes melalui Peraturan Desa Pasar Baru Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Pasar baru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Desa Pasar baru Nomor : 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pasar baru Tahun Anggaran 2021 dan seterusnya sampai pada APBDes Perubahan Ta 2023 (berjalan)…kamis 30 mei 2024
Menurut sumber.Bahwa kepala desa pasar baru dan BPD secara gamblang bagi bagi uang dari hasil korupsi bangunan pisik.dan sengaja menyelewengkan dana desa pasar baru.Terdapat bukti kwitansi dan dokumen Poto RAB dan dokumen bagi bagi uang desa di kantor desa pasar baru.
Terdapat indikasi adanya mosi ketidakpercayaan warga masyarakat setempat dan Publik umumnya menjadikan dasar acuan tudingan masyarakat dan publik kepada kepala Desa Pasar baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko Muko,.yang semakin kuat dengan di duga meraup keuntungan diri sendiri guna untuk memperkaya diri sendiri dalam jabatan kepala desa pasar baru
Disikapi Sekjen LSM PKN Pusat ketika dikonfirmasi by handphone mengatakan kepada media DMK ” Baik bang kami kawal dan laporkan hasil investigasi dari Tim,secepatnya saya akan resume pelaporan kepada pihak terkait yaitu APH (Aparat Penegak Hukum) agar diproses hukum seberat-beratnya,hal ini jelas diduga terindikasi sudah tabrak “Juknis” program dan tidak mengindahkan khusus ultimatum Presiden RI soal Dana Desa (APBN) agar nantinya ada pembelajaran dan sanksi berat bagi pejabat Kades yang berani bermain-main Korupsi pada anggaran Dana Desa (DD) agar tidak mengganggu seperti tikus makan menggerogoti uang rakyat dalam program pembangunan Hilirisasi – Nawacita Presiden RI Ir. Joko Widodo khusus untuk pemerintah desa dan pembangunan perdesaan disegala lini sector bidang agar maju dan dapat mensejahterakan ekonomi ke masyarakatan perdesaan bukan sebaliknya.” Terang sekjen PKN
Hingga berita ini kami terbitkan kepala desa pasar baru belum menjawab atau menyampaikan sanggahan terhadap berita ini.Kepala desa tetap memili bungkam walau pun pihak media suda beberapa kali konfirmasi,
agar berita ini berimbang pihak media Masi mencoba untuk meminta hak sangga dari kepala desa
Kepada Aparat penegak hukum di kabupaten Muko Muko agar segera memanggil kepala desa pasar baru guna untuk mempertanggung jawabkan dugaan korupsi ini(×)
Tim ( Red )
